Sungai Pinang-Ogan Ilir – Baranewssumsel.com. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Sungai Pinang gelar kegiatan Sosialisasi dengan tema ” Sosialisasi Potensi Pelanggaran Pada Pemilihan serentak tahun 2024, Mari kita awasi dalam pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Ilir bersama-sama”.
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 27 Oktober 2024, pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Gedung Serbaguna BUMDes Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang I Kabupaten Ogan Ilir.
Sosialisasi ini dihadiri Babinsa dari Koramil Tanjung Raja, Bhabinkamtibmas Sungai Pinang, Kapolpos Sungai Pinang, Panwascam Sungai Pinang beserta jajaran, Ketua Bawaslu beserta Jajarannya, Para PKD, Toko Agama, Tokoh Masyarakat, Pihak Kecamatan Sungai Pinang dan Awak Media beserta tiga Narasumber M. Taufik, SE., M.Si, Kurniawan, SE, MM & Andi Joni Fansyah, S.Pd, M.Si.
Sementara itu dalam kata sambutannya Ketua Panwaslu Kecamatan Sungai Pinang M. Zikri Aryadi, mengatakan bahwa Kegiatan
Sosialisasi Potensi Pelanggaran Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Ilir
ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para Kepala Desa, ASN & TNI/POLRI mengenai peran mereka dalam Pilkada serentak, harus bersikap Netralitas, serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil dari pontensi-pontensi dapatnya terjadi pelanggaran.
“Dengan adanya sosialisasi Netralitas ini mereka sudah tahu dengan aturan dan larangannya. Tentunya kalau ada laporan pontensi pelanggaran, itu memang suatu pelanggaran,” ujarnya.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan partisipasi aktif dan kesadaran akan pentingnya pengawasan pontensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum dapat semakin ditingkatkan di wilayah Kecamatan Sungai Pinang.
“Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang untuk berdiskusi tanya jawab antar peserta dengan Toko Akademisi Sebagai Narasumber mengenai solusi bersama guna menciptakan pemilihan yang aman dan tertib mari kita bersama-sama untuk saling membantu mengawasi pontensi pelanggaran yang terjadi di pemelihan serentak tahun 2024,” tutupnya Aryadi Ketua Panwaslu Sungai Pinang.
Sementara itu, menurut Ketua Bawaslu Ogan Ilir Dewi Alhikmah Wati, S. PD. I., kegiatan ini sudah menjadi agenda dari Bawaslu baik di tingkat Pusat maupun Kecamatan dalam hal terkait sosialisasi pengawasan pontensi pelanggaran & partisipatif.
Dan kegiatan ini memang dilakukan oleh setiap kecamatan untuk mengawasi adanya pontensi pelanggaran di pemilihan serentak inilah pentingnya peran setiap lapisan masyarakat.
“Jadi, tidak hanya bawaslu tapi dari jajaran tingkat atas sampai bawah, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, semua lapisan masyarakat ikut mengawasi pemilihan”, kata dalam sambutannya.
Dengan adanya kegiatan ini, tentu sangat diharapkan agar masyarakat paham bagaimana tahapan-tahapan dalam pemilihan serentak tahun 2024 ini, mulai dari proses pemutakhiran, kegiatan sosialisasi ini hingga proses pemungutan suara nantinya.
“Ini kegiatan yang positif, diharapkan semua lapisan masyarakat ikut mengawasi jalannya pemilihan serentak tahun 2024. Bila ditemukan adanya pontensi pelanggaran, laporkan pada kami baik dari tingkat desa (PKD) Kecamatan (Panwascam) sampai ke tingkat Bawaslu Kabupaten”, pungkasnya.
Andi Joni Fansyah, S.Pd, M.Si, selaku Narasumber berasal dari kota Lahat ini mengatakan peran masyarakat dalam pengawasan pontensi pelanggaran Pilkada tahun 2024, saat berperan penting dilakukan di pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ini.
“Perlunya Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pontensi pelanggaran pemilihan, seperti Hilangnya hak pilih, poltik uang, terjadinya manipulasi suara, pemilu tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil, biaya poltik mahal, konflik antar pendukung calon serta pemungutan suara ulang,” terangnya.
Diterangkannya Masyarakat perlu melaporkan temuan apa bila adanya pontensi pelanggaran tersebut kepada rekan-rekan Pengawas Pemilih baik ditingkat desa (PKD) hingga ketingkat Kecamatan (Panwascam).
“Pengawasan pontensi pelanggaran pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi serta merespon berbagai fenomena dan problematika dalam penyelenggaraan pemilihan Pilkada serentak Tahun 2024 pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Ilir.
Mengamati, melihat dan mencatat serta mendokumentasikan, mengkaji, memeriksa dan menilai adanya dugaan potensi pelanggaran pemilu tersebut bisa dilaporkan sampai batas masa tenang,” jelasnya. Demikian Kabar Laporan Ketua PPWIOI
